MES Selenggarakan Seminar Ekonomi Syariah di KBRI London

LONDON -- Dubai dan London merupakan dua kota yang dianggap potensial untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Pakar Ekonomi Syariah, Muhammad Syafii Antonio, dalam Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London, Jumat (4/05).

Acara seminar tersebut terselenggara atas kerja sama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) United Kingdom, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) London, dan Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya (KIBAR). Seminar tersebut mengambil tema, Memperkuat Peran Keuangan Syariah dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia: Peluang dan Tantangan Global.

Dalam seminar tersebut, Syafii melihat bahwa dengan menghubungkan Dubai, London dan Jakarta maka peningkatan investasi keuangan syariah diperkirakan dapat meningkat. Dubai menjadi kota tempat uang untuk investasi itu berasal, lalu Jakarta menjadi tempat tujuan investasi tersebut, kemudian London menjadi negara yang mengatur manajemen keuangannya. "Ini cinta segitiga London - Dubai - Jakarta," ujarnya.

Dubai dianggap potensial karena kota tersebut merupakan pusat ekonomi di Timur Tengah. Kemudahan perizinan, visa, dan pengucuran dana investasi menjadi faktor kunci pentingnya kota tersebut dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sedangkan London, sudah sejak lama Inggris mulai serius mendalami ekonomi syariah. Bahkan dalam beberapa aspek, sudah banyak regulasi yang dikeluarkan negara tersebut untuk memudahkan berkembanganya ekonomi syariah. Selain itu, dari sisi infrastruktur ekonomi syariahnya, Inggris sudah jauh lebih matang. "Bahkan London terang-terangan ingin menjadi Islamic financial hub (pusat keuangan syariah)," kata Syafii.

Penggabungan antara Dubai dan London untuk mendukung ekonomi Syariah di Indonesia juga didasarkan dari alasan historis dan kepercayaan. Syafii menjelaskan, dari sudut pandang historis, kebanyakan negara-negara Arab merupakan bekas jajahan Inggris, sehingga mereka cenderung lebih hormat kepada tetangga. Kemudian posisi Inggris relatif dipandang di benua Eropa bisa menjadi penular ekonomi syariah di negara-negara sekitar.

Lalu dari sisi kepercayaan, investor asing, termasuk dari Timur Tengah, cenderung belum bersungguh-sungguh berinvestasi di Indonesia. Kestabilan politik, keamanan, regulasi di Indonesia masih belum bisa meyakinkan mereka. Oleh karena itu dengan menempatkan London sebagai pengawas sekaligus pengatur manajemen keuangannya, diharapkan investasi itu dapat terwujud.

Namun, lebih lanjut Syafii mengatakan, usaha-usaha ke arah penggabungan tiga kota itu sudah mulai dilakukan. Akan tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Indonesia. Seperti, efektifitas kerja di Jakarta yang sangat terpangaruh oleh kemacetan kota, kepastian hukum, dan permasalahan energi dalam hal ini pasokan listrik ke daerah-daerah yang belum merata. "Bisa-bisa nanti ada yang mau bikin pabrik tapi tidak ada listriknya," katanya.

Menambahkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Indonesia, Analis Ekonomi Bank Indonesia, Ismet Inono, mengatakan bahwa untuk merealisasikan hubungan Dubai - London - Jakarta ini, pilar-pilar pentingnya harus diperhatikan. Pilar penting yang dia maksud seperti aturan main yang jelas karena hubungan tiga kota itu melibatkan negara-negara yang tentunya memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing, kemudian fokus strategis dari 'cinta segitiga' tiga kota itu harus jelas. "Lalu perlu dipikirkan juga sumber daya manusia di Indonesia, apakah sudah memadai. Selain itu, peran pemerintah dalam hubungan tiga kota itu juga harus jelas," ungkapnya.

Jika tantangan-tantangan tersebut dapat teratasi maka semakin lama ekonomi syariah semakin maju. Lalu dampaknya secara luas justru akan membantu masyarakat ekonomi lemah, seperti halnya tujuan ekonomi syariah yang berusaha membantu masyarakat miskin.

Oleh: Rosyid Nurul Hakiim
Mahasiswa Pascasarjana di London, Inggris
Redaktur: Heri Ruslan

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/05/05/m3izey-dubai-dan-london-kota-ekonomi-syariah